Questions, answered clearly.

Ya. Setiap tipe kendaraan baru yang pertama kali masuk Indonesia wajib lulus uji tipe di BPLJSKB Kemenhub. Proses ini menghasilkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang berlaku permanen selama spek tidak berubah.

Regulatory basis PP 55/2012; Permenhub PM 33/2018

Estimasi 4–8 minggu untuk tipe baru: persiapan dokumen (1–2 mgg) + pengujian BPLJSKB (3–5 hari) + penerbitan SUT (5–10 hari kerja). Jika ada item yang gagal, tambah 1–4 minggu untuk perbaikan.

Regulatory basis Permenhub PM 33/2018

Tidak. SUT berlaku permanen selama spesifikasi teknis kendaraan tidak berubah. Perubahan mesin, dimensi, atau sistem keselamatan → wajib uji tipe ulang.

Regulatory basis PP 55/2012

SUT = 1x per tipe/model setelah lulus uji tipe. SRUT = per unit kendaraan individual, seperti 'akta lahir' tiap unit. Keduanya wajib ada sebelum kendaraan bisa dapat BPKB.

Regulatory basis PP 55/2012; Permenhub 144/2015

Dalam program Perpres 79/2023: BM 0% s.d. 31 Desember 2025 (syarat: komitmen produksi lokal). Di luar program: BM normal 5–50% tergantung HS Code dan FTA yang berlaku.

Regulatory basis PMK 10/2024; Perpres 79/2023

Minimal: Persetujuan Impor (PI), API, NIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin (untuk FTA), PIB, dan bukti bayar BM & pajak impor.

Regulatory basis Permendag 8/2024; UU Kepabeanan

Ya. ASEAN (0% untuk CBU asal ASEAN), IJEPA (Jepang), CEPA Korea, CEPA Australia. Klaim FTA perlu Certificate of Origin yang valid.

Regulatory basis PMK 26/2022; Kemendag

Tiga syarat utama: (1) TKDN kendaraan ≥40%, (2) terdaftar di sistem Kemenperin, (3) berlaku untuk roda 4 & bus listrik tertentu. Berlaku TA 2025 sesuai PMK 12/2025.

Regulatory basis PMK 12/2025; Permenperin 6/2022

TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) = persentase komponen lokal dalam produksi kendaraan. TKDN ≥40% wajib untuk akses semua insentif EV: PPN 0%, BM 0%, dan diskon pajak daerah.

Regulatory basis Permenperin 6/2022; Perpres 79/2023

Pemerintah daerah dapat kurangi PKB (pajak kendaraan tahunan) & BBNKB (saat beli) untuk EV hingga 90%. DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah menerapkan diskon ini.

Regulatory basis UU HKPD 1/2022; Perda setempat